1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sumber Data:

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kaimana berfluktuasi sepanjang 2008–2024, dengan puncak tertinggi pada 2011 (11,16%) dan terendah pada 2018 (2,87%). Dampak pandemi COVID-19 terlihat pada 2020 dengan kenaikan TPT menjadi 6,9%, namun cepat pulih kembali pada 2021 (3,23%). Dalam periode 2022–2023, TPT relatif stabil di kisaran 3%, meski pada 2024 sedikit meningkat menjadi 4,96%.

Insight Data

Dalam jangka panjang, tren TPT Kabupaten Kaimana menunjukkan perbaikan signifikan, dari level tinggi lebih dari 10% pada 2011 hingga stabil di kisaran rendah sekitar 3–5% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja di Kaimana semakin membaik dan mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja. Namun, kenaikan kembali pada tahun 2024 menjadi 4,96% patut dicermati sebagai potensi sinyal perlambatan penciptaan lapangan kerja atau peningkatan jumlah pencari kerja baru.

2. TPT berdasarkan Pendidikan

Sumber Data:

Fenomena pengangguran di Kabupaten Kaimana justru didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SMA ke atas, meskipun jumlah angkatan kerja dengan pendidikan SMP ke bawah jauh lebih besar. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara supply tenaga kerja berpendidikan dan lapangan kerja yang tersedia. Pencari kerja berpendidikan rendah lebih fleksibel masuk ke sektor informal, sedangkan tenaga kerja berpendidikan tinggi cenderung memiliki reservation wage lebih tinggi sehingga sulit terserap pasar kerja.

Insight Data

  • Terjadi mismatch antara pendidikan dan kebutuhan sektor kerja di Kaimana.
  • Lapangan kerja formal yang sesuai dengan ekspektasi lulusan SMA/pendidikan tinggi masih terbatas.
  • Tingginya pengangguran terdidik menandakan belum optimalnya sinergi antara kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan.

Saran Kebijakan

  • Mendorong Kewirausahaan
    Memberikan pelatihan, pendampingan, dan insentif bagi lulusan SMA/pendidikan tinggi untuk membuka usaha, terutama pada sektor potensial seperti perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan lokal.
  • Pengembangan Pendidikan Vokasi yang Relevan
    Mengembangkan sekolah vokasi/SMK serta pelatihan kerja sesuai kebutuhan daerah, misalnya Usaha Perjalanan Wisata, Perhotelan, Tata Boga, Seni Tari/Musik, serta pelatihan teknis perikanan dan maritim.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber Data:

Interpretasi:
Secara umum, TPAK di Kabupaten Kaimana menunjukkan pola fluktuatif. Pada 2015, TPAK mencapai titik tertinggi sebesar 79,55%, lalu menurun hingga 66,95% pada 2024. Lonjakan awal terutama dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, namun tren penurunan setelah 2018 menandakan adanya faktor ekonomi, kebijakan, dan dinamika sosial yang memengaruhi keputusan individu untuk bekerja.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin:

  • Laki-laki konsisten memiliki TPAK lebih tinggi (selalu di atas 75%).
  • Perempuan sempat meningkat signifikan dari 48,01% (2018) menjadi 67,95% (2022), tetapi kembali turun ke 53,93% pada 2024.

Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi tenaga kerja perempuan, namun keberlanjutannya belum terjaga.

Insight Data

  • Kesenjangan gender masih nyata → TPAK perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.
  • Partisipasi perempuan lebih fluktuatif → rentan dipengaruhi faktor sosial dan peran domestik.
  • Total TPAK sangat dipengaruhi oleh perempuan → naik-turunnya partisipasi perempuan menentukan total TPAK.

Saran Kebijakan

  • Pemberdayaan Perempuan di Dunia Kerja melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan dukungan fleksibilitas kerja.
  • Peningkatan Akses ke Lapangan Kerja Formal dengan mendorong sektor potensial (perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif) agar lebih ramah terhadap tenaga kerja perempuan.
  • Perbaikan Data & Monitoring untuk memahami hambatan partisipasi perempuan dan menyusun kebijakan berbasis bukti.

4. Tenaga Kerja Formal vs Informal

Sumber Data:

Dalam periode 2008–2024, pekerja formal di Kabupaten Kaimana meningkat lebih dari empat kali lipat, sementara pekerja informal cenderung menurun setelah 2021. Dominasi informal yang kuat pada 2008–2015 mulai bergeser sejak 2017 seiring percepatan pertumbuhan pekerja formal, terutama akibat rekrutmen ASN dan PPPK. Puncaknya terjadi pada 2023, ketika proporsi pekerja formal mencapai 45,9%, meskipun sedikit menurun pada 2024.

Insight Data

  • Terdapat pergeseran signifikan dari sektor informal ke formal.
  • Pekerja formal memberikan perlindungan kerja dan pendapatan lebih stabil.
  • Ketergantungan pada sektor publik masih tinggi, dengan peran swasta relatif kecil.

Saran Kebijakan

  • Dorong sektor swasta dan UMKM
    Meningkatkan iklim usaha lokal agar mampu menciptakan lapangan kerja formal baru.
  • Jaga keberlanjutan pekerja formal
    Pastikan program ketenagakerjaan stabil dan tidak hanya bergantung pada proyek atau belanja pemerintah.